Negara Yang Korupsi Terbesar Di Dunia

Kasus Jiwasraya - 2019

Skandal PT Asuransi Jiwasraya (Persero) terungkap pada akhir 2019, menjadi salah satu kasus korupsi terbesar di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Perusahaan asuransi milik negara ini gagal membayar klaim nasabah senilai Rp 12,4 triliun. Investigasi lebih lanjut mengungkapkan adanya praktik korupsi dan pengelolaan investasi yang buruk, yang mengakibatkan kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 16,81 triliun. Kasus ini melibatkan sejumlah pejabat tinggi Jiwasraya, manajer investasi, dan pengusaha yang diduga melakukan korupsi melalui skema Ponzi dalam pengelolaan produk JS Saving Plan. Dampak dari skandal ini sangat luas, tidak hanya merugikan nasabah Jiwasraya tetapi juga mengguncang kepercayaan publik terhadap industri asuransi dan pasar modal Indonesia.

Amerika Serikat (AS)

Siapa sangka AS juga menjadi salah satu negara pengekspor ikan terbesar di dunia. Negara ini menghasilkan 4,7 juta metrik ton ikan pada 2021.

Sumber daya perikanan AS sangat beragam, dengan penangkapan ikan yang dilakukan di berbagai perairan, termasuk Samudera Atlantik, Samudera Pasifik, dan Teluk Meksiko. AS dikenal dengan berbagai jenis produk perikanan, termasuk salmon, udang, dan kerang.

Industri perikanan di negara ini didukung oleh teknologi modern dan praktik pengelolaan yang berkelanjutan, yang membantu memastikan keberlanjutan sumber daya laut.

Bangladesh merupakan salah satu negara pengekspor ikan di dunia, terutama dikenal dengan produk perikanan budidaya. Negara ini memiliki ekosistem perairan yang luas dan dikenal sebagai produsen ikan air tawar seperti ikan nila dan ikan lele.

pada 2021, Bangladesh memproduksi 4,6 juta ton ikan.

Negara pengekspor ikan terbesar di dunia selanjutnya adalah Norwegia. Negara ini memiliki perairan yang bersih dan lingkungan yang ideal untuk budidaya ikan, terutama salmon dengan kualitas tinggi.

Norwegia mengekspor sebagian besar produksinya, dengan pasar utama di Uni Eropa, Amerika Utara, dan Asia. Selain salmon, Norwegia juga mengekspor berbagai jenis ikan lainnya, seperti cod, herring, dan mackerel.

Pada 2021, Norwegia berhasil memproduksi 4,2 juta ton ikan.

Negara yang terkenal akan tradisi konsumsi hidangan laut ini juga menjadi salah satu eksportir ikan di pasar internasional. Jepang terkenal dengan berbagai jenis ikan dan makanan laut, seperti tuna, salmon, dan berbagai jenis udang serta kerang.

Jepang mengekspor produk perikanan olahan yang berkualitas tinggi. Misalnya, sushi dan sashimi Jepang menjadi makanan global yang populer, dan banyak negara mengimpor ikan berkualitas tinggi dari Jepang untuk memenuhi permintaan tersebut.

Selain itu, Jepang juga menghasilkan berbagai produk olahan lainnya, seperti ikan kaleng, terasi, dan berbagai makanan laut beku.

Itulah 10 negara pengekspor ikan terbesar di Dunia yang berkontribusi pada pasokan ikan global.

Pengadaan pesawat CRJ-1000 dan ATR 72-600

Mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar didakwa melakukan korupsi terkait pengadaan pesawat CRJ-1000 dan ATR 72-600 pada 2011.

Total kerugian negara akibat pengadaan pesawat ini mencapai 609 juta dollar AS atau jika dirupiahkan saat itu senilai Rp 9,37 triliun.

Baca juga: Duduk Perkara Taipan Vietnam Dijatuhi Hukuman Mati gara-gara Korupsi Rp 200 T

Kasus korupsi PT Jiwasraya

Kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) terungkap setelah mereka gagal membayar polis kepada nasabah terkait investasi Saving Plan sebesar Rp 12,4 triliun.

Sebanyak enam orang telah divonis bersalah, yaitu Hary Prasetyo (Direktur Keuangan Jiwasraya), Hendrisman Rahim (mantan Direktur Utama Jiwasraya), Syahmirwan (mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya), Joko Hartono Tirto (Direktur PT Maxima Integra), Benny Tjokrosaputro (Direktur Utama PT Hanson International) dan Heru Hidayat (Direktur PT Trada Alam Minera dan Direktur PT Maxima Integra).

Akibat kasus korupsi ini, negara mengalami kerugian sebesar Rp 16,8 triliun.

Baca juga: Pusaran Kasus Korupsi Jiwasraya dan Dugaan Korupsi di PT Asabri

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memanggil mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Miranda S Goeltom, Selasa (13/11/2018). Miranda sendiri telah datang ke Gedung Merah Putih KPK sejak pukul 09.30 WIB tadi. Ia pun tampak keluar sekitar pukul 11.10 WIB.

Kasus korupsi yang memiliki nilai fantastis berikutnya adalah kasus Bank Century. Pasalnya, negara mengalami kerugian sebesar Rp 7 triliun.

Nilai tersebut berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan (LHP) kerugian negara atas kasus tersebut.

Pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) ke Bank Century telah menyebabkan kerugian negara Rp 689,394 miliar. Kemudian untuk penetapan sebagai bank berdampak sistematik telah merugikan negara sebesar Rp 6,742 triliun.

Baca juga: Kritik Publik, Pimpinan KPK: Lama Enggak Nangkap Dinilai Enggak Kerja

Kasus korupsi PT Asabri

Dalam kasus korupsi PT Asuransi Angkatan Bersenjata Indonesia atau Asabri (Persero), negara harus merugi Rp 22,7 triliun.

Diketahui, jajaran manajemen PT Asabri melakukan pengaturan transaksi berupa investasi saham dan reksa dana bersama dengan pihak swasta.

Sebanyak tujuh orang telah divonis bersalah dalam kasus ini.

Mereka adalah Adam Rachmat Damiri (Dirut Asabri 2011-2016), Sonny Widjaja (Dirut Asabri 2016-2020), dan Bachtiar Effendi (Direktur Investasi dan Keuangan Asabri 2008-2014).

Kemudian Hari Setianto (Direktur Asabri 2013-2014 dan 2015-2019), Heru Hidayat (Direktur PT Trada Alam Minera dan Direktur PT Maxima Integra), Lukman Purnomosidi (Direktur Utama PT Prima Jaringan), serta Jimmy Sutopo (Direktur Jakarta Emiten Investor Relation).

Baca juga: Mengenal Asabri, Perusahaan BUMN yang Diduga Terindikasi Korupsi oleh Mahfud MD

Harvey Moeis Didakwa Rugikan Negara Rp300 Triliun terkait Kasus Korupsi Timah

Lantas, apa saja kasus korupsi terbesar di Indonesia?

Kasus PT TPPI (Rp 37,8 triliun)

Kasus korupsi pengolahan kondensat ilegal di kilang minyak di Tuban, Jawa Timur yang terjadi pada 2009-2011 menyeret PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama (TPP).

Kasus tersebut menimbulkan kerugian negara mencapai Rp 2,7 miliar dollar Amerika Serikat atau sekitar Rp 37,8 triliun.

Mantan Kepala BP Migas, Raden Priyono dan mantan Deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran BP Migas, Djoko Harsono divonis 12 tahun penjara dalam kasus ini.

Namun, mantan Presiden Direktur PT TPPI, Honggo Wendratno yang divonis 16 tahun penjara kini masih berstatus buron.

Baca juga: Pusaran Kasus Korupsi Jiwasraya dan Dugaan Korupsi di PT Asabri

Kasus korupsi e-KTP

Ketua DPR Republik Indonesia Setya Novanto memberikan pidato pada pembukaan Konferensi Asia Afrika di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (23/4/2015). Konferensi Asia Afrika ke-60 akan berlangsung hingga 24 April mendatang. KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO

Kasus korupsi KTP elektronik menjadi kasus yang menarik perhatian publik karena nilainya yang fantastis dan penuh dengan drama.

Berdasarkan perhitungan BPK, negara mengalami kerugian sebesar Rp 2,3 triliun.

Beberapa nama besar yang terseret dalam kasus ini adalah mantan Ketua DPR RI Setya Novanto, Irman Gusman, dan Andi Narogong.

Baca juga: Setya Novanto Dikabarkan Hilang dari Lapas Sukamiskin, Ini Penjelasan Kemenkumham

Dakwaan Kasus Korupsi Timah: Harvey Moeis dan Helena Lim Kantongi Rp420 Miliar

Harvey didakwa merugikan negara Rp300 triliun. Nilai kerugian itu berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara.

"Merugikan keuangan negara sebesar Rp300.003.263.938.131,14 berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara perkara dugaan tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) di PT Timah tahun 2015-2022," kata jaksa membacakan surat dakwaan Harvey Moeis di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (14/8/2024).

Proyek e-KTP (Kartu Tanda Penduduk Elektronik) yang diinisiasi pada tahun 2011 berubah menjadi salah satu skandal korupsi terbesar yang terungkap pada tahun 2017. Kasus ini melibatkan penggelembungan anggaran dan penyuapan dalam proses pengadaan e-KTP, yang mengakibatkan kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 2,3 triliun. Skandal ini melibatkan banyak pihak, termasuk pejabat tinggi Kementerian Dalam Negeri, anggota DPR, dan pengusaha. Mantan Ketua DPR Setya Novanto adalah salah satu tokoh high-profile yang dihukum dalam kasus ini. Selain kerugian finansial yang besar, kasus e-KTP juga menghambat implementasi sistem identitas nasional yang efektif dan merusak kepercayaan publik terhadap proyek-proyek pemerintah skala besar di era pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Korupsi proyek BTS 4G (Rp 8 triliun)

Kasus dugaan korupsi proyek base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 dalam program Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) di Kementerian Komunikasi dan Informatika 2020-2022 melibatkan eks Menkominfo Johnny Gerard Plate.

Perhitungan BPKP menilai kerugian yang dialami negara dalam kasus ini mencapai lebih dari Rp 8 triliun.